Merindukan Wakil Rakyat yang Merakyat

 

Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menentukan wakil rakyat di berbagai jenjang (nasional dan daerah) kini sudah di depan mata. Para bakal calon anggota legislatif( Bacaleg) pun saat ini tengah sibuk untuk memperkenalkan diri sekaligus meraih simpati masyarakat. Baligo serta spanduk pun dipasang di sepanjang jalan agar mudah dilihat oleh para pengguna jalan. Tidak hanya itu, media sosial pun saat ini tengah dipenuhi oleh gambar – gambar para politisi yang tengah berjuang untuk menduduki kursi senayan untuk ke sekian kalinya. Harapannya, masyarakat akan mengingat nama mereka di kertas suara nantinya. Lantas, apakah wakil rakyat yang saat ini duduk di senayan ataupun di gedung DPRD sudah benar – benar melaksanakan mandat rakyat ?

Jika melihat realita yang ada, harapan akan hadirnya sosok wakil rakyat yang benar – benar mewakili kepentingan rakyat nampaknya masih jauh panggang dari api. Hal ini setidaknya terlihat dari sikap pasif sebagian wakil rakyat yang duduk di parlemen ketika pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari lima ratus lebih wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen, hanya segelintir saja yang menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Padahal, kenaikan salah satu barang pokok tersebut memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Adapun pembagian bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi kenaikan BBM sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Sebaliknya, konflik vertikal dan horizontal kerap terjadi di tengah masyarakat. Aparat desa, Ketua RT atau RW kerap kali menjadi sasaran kemarahan warga yang kebetulan tidak mendapatkan bantuan. 

Kenaikan harga BBM di saat rakyat baru saja berusaha untuk bangkit dari pandemi covid – 19 merupakan kebijakan yang jelas – jelas tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Akibatnya, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tingginya harga energy terjadi dimana – mana. Tidak hanya itu, para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pun tidak sedikit yang terkena dampak kenaikan BBM tersebut. Sebagian dari mereka bahkan terpaksa harus gulung tikar akibat tingginya biaya produksi. Terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat tersebut tentunya berdampak pada daya beli mereka yang semakin menurun. Fenomena anak putus sekolah serta masalah – masalah sosial lainnya pun saat ini sudah pada kondisi yang cukup memprihatinkan.

Demikian pula ketika pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) yang jelas – jelas merugikan kepentingan buruh, lagi – lagi hanya segelintir wakil rakyat saja yang bersuara lantang untuk menolak undang – undang tersebut. Sementara yang lainnya hanya duduk manis saja atau pura – pura paham dengan isi undang – undang tersebut. Padahal, secara substansi banyak pasal yang merugikan kaum buruh dari aturan tersebut. Tak heran apabila terjadi demo besar – besaran dimana – mana ketika undang – undang tersebut diterapkan.

Adapun terkait wacana kenaikan biaya haji yang dikeluarkan oleh pemerintah, lagi – lagi para wakil rakyat yang terhormat juga menunjukkan sikap seperti yang sudah – sudah. Mereka seakan tidak peduli dengan kesulitan masyarakat yang hendak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Padahal, biaya tambahan yang harus disiapkan oleh para calon Jemaah haji sangatlah besar. Akibatnya, banyak Jemaah yang mengeluhkan tentang besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk dapat berangkat ke tanah suci.

Untuk mendapatkan sosok wakil rakyat yang benar – benar mampu memperjuangkan kepentingan rakyat memang tidaklah mudah. Diperlukan usaha yang sungguh – sungguh dari masyarakat itu sendiri dalam mencari sosok yang diharapkan. Adapun hajatan lima tahunan dapat menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mendapatkan para wakil rakyat yang jujur dan amanah. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, masyarakat sudah bisa menilai rekam jejak serta kinerja para wakil rakyat yang sedang duduk di parlemen dan mungkin akan mencalonkan kembali. Di samping itu masyarakat juga sudah bisa menilai partai – partai mana saja yang selama ini benar – benar menyuarakan kepentingan mereka. Oleh karena itu, agar masyarakat tidak jatuh ke lubang yang sama untuk ke sekian kalinya, cermat dalam memilih calon wakil rakyat harus benar – benar dilakukan.

Oleh : H. Darojat Sabandi, Warga Subang