Tingkatkan Kompetensi Guru, SMP Islam Mabdaul Ulum Selenggarakan IHT

Tasikmalaya - SMP Islam Mabdaul Ulum melaksanakan kegiatan In House Training (IHT) tentang implementasi kurikulum merdeka belajar. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan sekolah dan guru agar mampu mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan panduan yang tercantum dalam kurikulum. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari penuh dan diikuti oleh kepala sekolah serta seluruh guru mata pelajaran.

Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 dengan penuh semangat yang terpancar dari wajah para peserta. Acara dimulai dengan sambutan oleh kepala kepala SMP Mabdaul Ulum Ibu Imas Nurlaela, S.Pd. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah menjelaskan pentingnya kegiatan ini untuk guru dan sekolah dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kurikulum merdeka.

Majunya sekolah perlu adanya kerja sama antara kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini memberikan bekal untuk bekerja sama mewujudkan sekolah yang semakin maju dan berkembang.

Imas Nuralela, S.Pd. selaku kepala Sekolah SMP Islam Mabdaul Ulum Tasikmalaya mengatakan perlunya kerja bersama untuk menyukseskan kegiatan proses belajar mengajar. Selain itu, saat masuk kurikulum baru, kita sudah mempersiapkan diri.

“Semoga guru sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan In House Tranining kali ini. Insya Allah kegiatan IHT akan terus dilakukan untuk penguatan dan pengembangan pendidik.” Tutup ibu Kepala Sekolah.

Sambutan juga diberikan oleh Ibu  Dra. Hj. Ai Haryati, M.Pd, selaku pengawas SMP Islam Mabdaul Ulum sekaligus nara sumber dalam kegiatan tersebut. Beliau mengatakan IHT seperti ini sangat perlu dilakukan oleh sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah. Kegiatan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan hal baru tetapi dapat dipelajari dan dipahami dengan perlahan.

“Merdeka tapi terbimbing sehingga proses pembelajaran berlangsung lancar. Selain itu, sekolah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Visi dan misi yang khas dari sekolah SMP Islam Mabdaul Ulum.” Ujar Ibu Pengawas.

Dra. Hj. Ai Haryati, M.Pd mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan sekolah kali ini merupakan upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang semakin baik. Upaya kita meningkatkan diri dengan refleksi diri. Terus memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kelebihan.

“Perubahan-perubahan baik perlu dilakukan dan dikembangkan. Jadilah guru yang dirindukan siswa.” Pesan Dra. Hj. Ai Haryati, M.Pd saat menutup sambutannya.

Read More

DPR Resmi Sahkan RUU Kesehatan Jadi UU

DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) .tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.
Rapat kali ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel. "Apakah Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan dapat disetujui menjadi UU?" kata Puan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7).
"Setuju," sahut mayoritas anggota yang hadir. "Tok," bunyi palu sidang diketok sebagai tanda disahkannya UU tersebut. Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir rapat paripurna ini telah ditandatangani oleh 105 orang, izin 197 orang, dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.

Pengesahan RUU Kesehatan juga dihadiri langsung perwakilan pemerintah, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej. Kemudian jajaran Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Kesehatan ini. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, dan PAN. Fraksi NasDem menerima dengan catatan. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahan RUU Kesehatan.

Pembahasan RUU Kesehatan ini dimulai saat Baleg DPR mengirimkan draf kepada pemerintah untuk dibahas bersama setelah RUU tersebut disahkan sebagai inisiatif DPR pada sidang paripurna pada 14 Februari lalu. Kemudian pada 3 April, Bamus DPR menugaskan Komisi IX untuk mulai melakukan pembahasan. Selanjutnya pemerintah menyerahkan daftar inventaris masalah (DIM) kepada Komisi IX pada 5 April. Panja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mulai bekerja per 15 April hingga hari ini untuk membahas RUU yang berisi 20 bab dan 458 pasal ini. Sepanjang pembahasannya RUU Kesehatan mengalami penolakan dari berbagai pihak, khususnya lima organisasi profesi (OP) di Indonesia.

Kelima OP yang dimaksud adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNII), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Mereka mempermasalahkan sejumlah hal seperti mandatory spending yang dihapus dalam RUU Kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan dan medis, perizinan dokter asing berpraktik di rumah sakit Indonesia, hingga Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku seumur hidup.

RUU tentang Kesehatan juga dinilai tidak transparan dan buru-buru, namun DPR dan pemerintah terus melanjutkan pembahasan RUU tentang Kesehatan. Pengesahan RUU Kesehatan ini diwarnai penolakan dari ratusan dokter dan tenaga kesehatan yang menggelar aksi di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta. Mereka berasal dari lima organisasi profesi kesehatan yang sejak awal menolak RUU tersebut. Massa aksi kompak mengenakan pakaian putih sudah mengepung gedung DPR pukul 10.30 Wib. Mereka juga membawa sejumlah poster dan banner. Aparat keamanan dikerahkan mengawal aksi tersebut.

Ketua Bidang Hukum IDI Tangerang Selatan Panji Utomo mengklaim aksi itu akan dihadiri ribuan massa dari kelima organisasi profesi tersebut. Panji pun menyinggung kapasitas Menteri KesehatanBudi Gunadi Sadikin yang bukan berasal dari kalangan dokter dan baru menjabat sejak 2020 itu bisa memuluskan RUU Kesehatan.

"Pak Budi Gunadi Sadikin kan bukan dokter. Baru jadi Menkes 23 Desember 2020 ya. Bayangkan menteri yang menjabat begitu pendeknya tapi bisa mengajukan rancangan masukan-masukan tentang aturan-aturan (kesehatan)," ujar Panji. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengamini RUU Kesehatan yang akan segera disahkan DPR menuai penolakan. Menurutnya, penolakan muncul karena RUU Kesehatan sulit diterima oleh kalangan "pemain"."RUU Kesehatan sulit diterima oleh para 'pemain'," kata Budi Gunadi Sadikin dalam Podcabs Rapor Pandemi hingga Polemik RUU Kesehatan seperti diberitakan Antara, Senin (3/7).

Sumber : www.cnnindonesia.com

Read More

H. Bambang Herdadi : Kesiapan SDM Menjadi Kunci Suksesnya Pemekaran Subang Utara

 

Faktualita – Disetujuinya Kabupaten Subang Utara sebagai Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB)  oleh DPRD dan Gubernur Jawa Barat tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang saat ini tinggal di daerah Subang Utara. Betapa tidak, pemekaran yang diperjuangkan oleh masyarakat sejak bertahun – tahun lalu itu diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan kualitas pelayanan. Lantas, bagaimana pandangan para tokoh masyarakat atas datangnya kabar gembira tersebut ? Beberapa waktu lalu pihak redaksi mencoba melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di kabupaten Subang, yaitu H. Bambang Herdadi.

Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Subang tersebut, hadirnya kabupaten Subang Utara sebagai salah satu daerah otonomi baru menjadi sebuah keniscayaan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari aparatur pemerintahan setempat. Adapun kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mapan dalam (memiliki skill) menjadi kunci keberhasilan dari proses pemekaran tersebut serta setelahnya.

Dalam konteks ini, kesiapan SDM yang terbentuk dalam struktur kepanitiaan mengenai persiapan pemekaran Subang Utara menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan cukup banyak pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kepanitiaan ini perlu dipersiapkan secara matang. Dalam hal ini kesiapan personil yang memiliki kemampuan di bidangnya masing – masing harus benar – benar diperhatikan.

Hal lain yang juga perlu menjadi bahan pemikiran bersama adalah melakukan identifikasi potensi daerah yang meliputi  jumlah kecamatan, desa serta jumlah penduduknya. Di samping itu identifikasi mengenai batas wilayah, luas wilayah serta jumlah ruas jalan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Adapun identifikasi potensi ekonomi juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya menyukseskan pemekaran Subang Utara. Dalam hal ini informasi tentang profesi masyarakat termasuk kehadiran lembaga keuangan juga menjadi sangat penting di samping kehadiran sarana pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Tidak hanya itu, ketersediaan sarana air bersih juga memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlak dan di saat yang sama menciptakan kerukunan antar umat beragama, kehadiran sarana peribadatan yang memadai juga hendaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah otonomi baru. Selain itu identifikasi mengenai karakteristik tradisi dan budaya masyarakat di daerah otonomi baru tersebut juga akan membantu pemerintah setempat dalam melayani kepentingan masyarakat. Maka dari itu, sangat penting sekali membentuk Kantor Sekretariat yang memadai agar mampu berperan sebagai sentral komunikasi dan Sentral pelayanan dimana potensi potensi SDM tadi yang dipersiapkan di dalam melakukan aktivitasnya tidak akan mengalami kesulitan. Ada baiknya kantor sekretariat ini terletak di daerah yang akan menjadi ibukota kabupaten ke depannya dengan segala atribusinya, termasuk logo dan artinya.

 

 

Read More

Usulan Pemekaran Subang Utara Resmi Disetujui

Faktualita – Masyarakat yang saat ini tinggal di Subang bagian utara bisa bernafas lega. Pasalnya, Persetujuan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Subang baru saja ditandatangani oleh pihak DPRD Provinsi Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat dalam Rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023 yang lalu.  Rapat Paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Setda Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Ridwan Solichin menyampaikan, penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat ke Subang dalam rangka kajian akan kelayakan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru Kabupaten Subang Utara yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian di lapangan, terlihat jelas tingginya keinginan masyarakat akan terwujudnya satu daerah otonomi baru yang menjadi harapan bagi kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan.

Selain itu anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS tersebut juga menyatakan bahwa Subang Utara merupakan Satu-satunya CDPOB yang memiliki bangunan infrastruktur yang sangat memadai untuk merealisasikan CDPOB. Adapun persyaratan untuk terbentuknya CDPOB Subang Utara sendiri telah dilengkapi oleh pemerintah kabupaten Subang pada bulan Maret 2023 yang lalu sehingga dapat langsung dibahas oleh pihak DPRD serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dengan tuntasnya seluruh pembahasan terkait usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Subang Utara, maka Pemprov Jabar pun akan melanjutkan usulan tersebut kepada pemerintah pusat. Pemprov Jabar pun pun mengapresiasi dukungan dari Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah melakukan kajian serta pembahasan terkait pembentukan CDPOB Subang Utara.

Di sisi lain, Bupati Subang Ruhimat menyampaikan merasa bersyukur atas ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat atas Pembentukan CDPOB Subang Utara. Beliau pun berharap agar setiap proses yang berkaitan dengan kesiapan Pemekaran dapat berjalan lancar dan baik. Untuk itu Bupati pun mengharapkan dukungan dari berbagai pihak demi suksesnya pembentukan daerah otonomi baru ini.

 

Read More